Ketika ratusan triliun rupiah digelontorkan untuk mengisi perut generasi masa depan, ada ruang kelas seni yang mendadak senyap. Di bawah bayang-bayang program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah ironi besar tersaji hangat: anak-anak kita disiapkan untuk kenyang secara fisik, tetapi berisiko dibiarkan kelaparan secara imajinasi.
Angkanya tidak main-main. Untuk 2026, MBG dianggarkan sekitar Rp268 triliun oleh Badan Gizi Nasional menjadikannya program dengan pagu terbesar di kabinet dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Semua mata tertuju pada kalori, gramasi protein, dan logistik rantai pasok. Namun bila kita menarik kamera sedikit ke belakang ke sudut studio, ruang kerja animator, dan panggung pelaku kreatif tampaklah benturan budaya yang satir. Visualis.id membedahnya ke dalam beberapa lapisan ironi yang barangkali pahit untuk ditelan.
1. Ilustrasi AI dan Ironi “Membangun Manusia”
Mari mulai dari etalase paling depan: komunikasi visual. Awal 2025, publik dikejutkan video promosi MBG yangsebagaimana ramai diberitakan dan diunggah sejumlah pejabat dibuat sepenuhnya dengan kecerdasan buatan generatif, menampilkan animasi Presiden membagikan kotak makan di sekolah. Warganet langsung menyoroti: kenapa tidak menggandeng animator lokal? Detailnya pun janggal kotak makan tak tertutup rapi, kerudung warna-warni yang tak mencerminkan sekolah Indonesia. Salah satu komentar viral menohok: “Dana habis kah pasca kampanye sampai nggak mampu bayar ilustrator?”
Tanggapan otoritas justru menambah ironi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital menyebut penggunaan AI itu sebagai “bentuk kreativitas” dan menilai tidak ada yang salah. Mungkin secara teknis ia benar. Tetapi secara simbolik, inilah satir tingkat tinggi: sebuah program yang narasi utamanya “investasi manusia” demi mencetak generasi unggul, memulai langkahnya dengan meminggirkan manusia kreatif di negerinya sendiri demi efisiensi. Pemerintah seolah berkata: “Kami ingin anak-anak Anda cerdas di masa depan, tetapi hari ini kami tidak butuh kecerdasan kreator lokal untuk menggambarkannya.”
2. Nestapa Kurikulum: Perut Diisi, Estetika Dikurasi
Di akar rumput, kontrasnya lebih tajam. Demi distribusi makanan, jam sekolah disesuaikan dan sebagian ruang kelas beralih fungsi jadi ruang makan massal. Yang lebih struktural: besarnya anggaran pangan ini memicu kekhawatiran serius soal sumbernya. Koalisi masyarakat sipil bahkan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena menilai dasar hukum anggaran MBG berdampak luas pada anggaran pendidikan, kesehatan, dan transfer ke daerah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terang-terangan merekomendasikan agar anggaran pendidikan tidak dipakai untuk MBG mengingatkan masih ada jutaan anak tak bersekolah, gaji guru yang tak manusiawi, dan infrastruktur sekolah yang rusak.
Di tengah tarik-menarik itu, sektor non-fisik seperti fasilitas kesenian gampang terjepit. Kita berisiko menciptakan dystopia baru: generasi dengan berat badan ideal tetapi buta warna terhadap kritik sosial; generasi yang mahir menghitung kalori telur, tetapi gagap membaca makna sebuah lukisan.
3. “Seni yang Sukarela” vs. “Telur yang Komersial”
Perhatikan setiap seremoni peresmian dapur MBG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di daerah. Acara hampir selalu dibuka tarian tradisional anak-anak, dekorasi puitis, atau musik hidup.
Di sinilah gap ekonominya menganga. Industri penyedia pangan korporasi telur, beras, susu diikat kontrak profesional bernilai besar; faktanya, sekitar 70% dana per porsi memang untuk bahan baku. Sebaliknya, sektor kreatif yang menghidupkan atmosfer acara kerap diminta tampil atas nama “partisipasi warga”, “pengabdian”, atau dibayar amplop sekadarnya. Sektor kreatif dipaksa romantis dan altruistik, sementara sektor logistik berjalan sangat kapitalistik. Seni diperlakukan sebagai sukarela; telur diperlakukan sebagai bisnis.
4. Kreator Konten: Antara Fungsi Kontrol dan Tuduhan “Pemburu Adsense”
Riak di lapangan tak terhindarkan dan kali ini bukan sekadar estetika, melainkan nyawa. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, kasus keracunan massal MBG menjadi sorotan nasional: data yang dihimpun JPPI dan diberitakan luas menyebut puluhan ribu pelajar menjadi korban (laporan Kompas mencatat lebih dari 33 ribu pelajar), dengan ratusan kejadian luar biasa tersebar di puluhan provinsi. Plesetan getir pun lahir di media sosial “Makan Beracun Gratis” sampai Presiden menggelar rapat darurat dan BGN menonaktifkan sementara puluhan dapur bermasalah.
Wajar bila komikus satir dan kreator konten turun tangan visual kritis adalah alarm evaluasi. Namun respons yang muncul kerap defensif: kritik dicap “sengaja mencari kesalahan demi konten” atau “pemburu engagement”. Kritik seni yang esensial disederhanakan menjadi komoditas algoritma, dan suara kritis dibenturkan dengan tuduhan “anti-kesejahteraan anak”. Padahal, di banyak kasus, justru kreator-lah yang lebih dulu menyalakan lampu peringatan sebelum otoritas bergerak.
Catatan Visualis: Jangan Biarkan Piring Menggusur Kanvas
Mari adil: Makan Bergizi Gratis adalah cita-cita mulia. Perut lapar memang tidak bisa diajak berpikir estetis, dan memberi makan puluhan juta anak adalah ikhtiar kemanusiaan yang layak didukung. Kritik dalam tulisan ini bukan penolakan terhadap tujuannya, melainkan terhadap cara khususnya cara yang memperlakukan kreativitas sebagai beban yang bisa dipangkas.
Sebab seni bukan hidangan penutup yang boleh dicoret kapan saja ketika hidangan utama kekurangan biaya. Seni adalah wadah yang menjaga agar manusia yang diberi makan itu tetap punya empati, daya kritis, dan jiwa. Jika negara terus memandang sektor kreatif sekadar pelengkap kosmetik menyuruh seniman menggambar mural dapur umum secara cuma-cuma sembari membela iklan AI sebagai “kreativitas” maka MBG berisiko sukses melahirkan generasi yang sehat secara fisik namun mati rasa secara kultural.
Dan itu, pada akhirnya, adalah jenis kelaparan yang tidak bisa disembuhkan oleh sekotak nasi mana pun.
Sumber rujukan: anggaran MBG 2026 dan target penerima (BGN/Kemenkeu, ANTARA, Kompas); kontroversi iklan MBG berbasis AI dan pembelaan Wamenkomdigi (Suara.com, Kompas, Tempo, Feb 2025); data korban keracunan massal dan KLB (JPPI via Kompas, The Conversation, 2025–2026); uji materi anggaran MBG dan rekomendasi JPPI soal anggaran pendidikan (Kompas, bijakmemantau.id).
#VisualisID #MakanBergiziGratis #MBG #SektorKreatif #SeniRupa #KritikSosial #AIArt #AnimatorLokal #IndustriKreatif #PendidikanSeni #DKV #Satir #KebijakanPublik
