INSIGHTS + OPINION
Sistemnya sudah lama bocor, dan hampir semua orang di dalamnya tahu. Yang menjaganya tetap bocor bukan kebodohan tapi diam yang diam-diam menguntungkan kita semua.
Oleh Didi Subandi · Visualis.id
Pendidikan DKV (Desain Komunikasi Visual) di Indonesia sudah lama berjalan di atas sistem yang tidak sehat, dan hampir setiap orang di dalamnya menyadarinya. Yang membuatnya awet begini-begini saja bukan ketidaktahuan, melainkan keheningan sebab di rantai ini setiap pihak sekaligus korban dan penerima manfaat, sehingga siapa pun yang bersuara duluan otomatis mendakwa dirinya sendiri.
Ada satu pertanyaan yang sampai hari ini tidak pernah berani saya lempar di rapat prodi. Bunyinya sederhana: kalau besok semua mahasiswa kita pindah belajar ke YouTube, sebenarnya apa yang hilang?
Saya tahu jawabannya. Kita semua tahu. Dan justru karena itu, tidak ada yang berani mengucapkannya keras-keras. Di lorong, sambil menyeruput kopi, kita jujur. Di forum, dengan notulen berjalan, kita kompak berpura-pura sehat. Saya pun begitu. Saya ikut mengangguk. Saya ikut diam.
Tulisan ini saya tulis untuk mengkhianati kebiasaan diam itu dan saya mulai dari diri saya sendiri.
Yang Kita Bicarakan di Lorong
Di lorong, kalimatnya pendek dan jujur. “Mahasiswa sekarang sebenarnya nggak terlalu butuh kita.” “Materi saya ketinggalan dua tahun dari TikTok.” “Honor segini, ya wajar ngajarnya segitu.” Lalu kita tertawa, merapikan kemeja, dan kembali ke ruang rapat untuk membahas borang akreditasi seolah semuanya baik-baik saja.
Forum itu panggung. Lorong itu ruang ganti. Dan kebenaran, seperti biasanya, lebih betah tinggal di ruang ganti.
Lingkaran yang Semua Orang Lihat, Tak Ada yang Putus
Mari kita taruh di meja, pelan-pelan. Bukan untuk menyalahkan siapa-siapa justru untuk menunjukkan bahwa ini soal struktur, bukan soal ada orang jahat. Saya mulai dari angka yang paling tidak nyaman.
|
Indikator |
Angka |
|
Penghasilan bulanan dosen |
Rp450.000 |
|
Dosen perguruan tinggi |
± |
|
UMR pembanding yang disebut |
Rp4.148.000 |
|
Dasar gugatan ke MK |
Pasal 52 |
Sumber:
kesaksian Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia dalam perkara
272/PUU-XXII/2025 di Mahkamah Konstitusi (5 Mei 2026).
Sekarang lingkarannya. Begitu angka itu jadi titik mulai, sisanya menyusul dengan logika
yang menyedihkan:
- Gaji di bawah layak membuat dosen terpaksa nyambi proyek, kelas online, gig lima dolar
sekadar untuk hidup. - Energiter baiknya habis di luar kelas, maka kualitas ajar perlahan turun.
- Mahasiswa merasa kelas tak menambah apa-apa yang tak bisa mereka dapat gratis, makamereka pindah belajar ke YouTube.
- Dosen berdiri di depan kelas yang hadir badannya tapi tidak batinnya, maka
motivasinya ikut luruh. - Mutu lulusan menipis tapi prodi tetap meluluskan, karena memang harus.
Putaran ini tidak pernah meledak. Ia mengikis. Pelan, sopan, nyaris tak terdengar seperti karat yang memakan tungku dari dalam sementara apinya tetap menyala gagah di permukaan.
Kenapa Tak Ada yang Bicara di Forum?
Karena diam itu menguntungkan. Bukan untuk satu orang untuk semua orang sekaligus. Ini koalisi, bukan konspirasi.
- Dosen
tak bisa bicara, karena mengakui sistemnya rusak sama dengan mengakui ia
mengajar setengah hati sambil menambal hidup di tempat lain. Yang bersuara,
mendakwa dirinya sendiri. - Kampus
tak mau bicara, karena DKV adalah salah satu prodi paling ramah kas: modal alat
relatif murah, peminat selalu mengalir, kelas bisa besar. Mengakui ada yang
busuk sama dengan mengetuk kasir sendiri. - Asosiasi
dan lembaga penjamin mutu tak akan bersuara keras, karena merekalah yang
membubuhkan stempel “layak”. Mempersoalkan mutunya berarti mempertanyakan tanda
tangan sendiri. - Mahasiswa
tak bersuara, karena sudah telanjur membayar dan butuh ijazahnya utuh. Siapa
yang mau meragukan barang yang sudah dibeli mahal?
Lihat polanya: tidak ada penjahatnya. Yang ada cuma orang-orang waras yang masing-masing
mengambil keputusan masuk akal di posisinya dan secara kolektif menghasilkan keheningan yang merugikan semua. Saya sedang membaca pola umum, bukan menjatuhkan vonis pada satu prodi atau satu
kampus. Termasuk kampus saya sendiri.
Siapa yang Diuntungkan dari Diam?
Ikuti uangnya selalu. DKV termasuk jurusan kreatif yang paling cepat menjamur di Indonesia justru karena ia murah dioperasikan dan banjir peminat. erjadi ledakan pertumbuhan hingga lebih dari 1.000% sejak era 1990-an. Saat ini, tercatat ada lebih dari 150 hingga 180 Program Studi DKV aktif (mencakup jenjang S1, D4, dan D3) yang terdaftar di database PDDikti Selama pendaftar terus mengalir, tidak ada insentif untuk bertanya keras:
lulusan ini terserap ke mana? Diam, dalam jangka pendek, bukan kelemahan ia model bisnis.
Percakapan Jujur yang Belum Berani Kita Mulai
Beberapa waktu lalu kita menulis tentang China yang menutup dan melebur jurusan desain termasuk desain komunikasi visual ke program berlabel “intelligent”. Banyak yang membacanya sebagai berita luar negeri. Saya membacanya sebagai cermin.
China berani melakukan triage: mendiagnosis dingin, lalu memotong. Kita? Kita bahkan belum sampai ke meja diagnosis. Kita masih sibuk merayakan pembukaan prodi baru sebagai tanda kemajuan. Percakapan jujurnya dimulai dari tiga pengakuan yang tidak enak:
- bahwa tidak ada lantai gaji yang melindungi orang yang kita minta mendidik generasi
desainer; - bahwa lingkaran tadi nyata, dan kita semua ikut memutarnya;
- bahwapertanyaan “DKV yang seperti apa yang masih relevan?” tak akan pernah terjawab
selama kita menolak mengakui DKV yang seperti apa yang sedang kita jalankan
sekarang.
Diam Itu Murah. Tapi Tagihannya Cuma Ditunda.
Diam memang nyaman karena murah. Tapi murahnya menipu: tagihannya tidak dihapus, hanya ditunda dan yang menanggung bunga paling besar adalah mahasiswa yang hari ini membayar penuh untuk janji yang kita
sendiri ragu bisa tepati.
Saya tidak sedang mengajak menutup DKV. Saya sedang mengajak memindahkan satu percakapan:
dari lorong ke forum, dari bisik-bisik ke notulen. Cuma itu. Tapi “cuma itu” adalah hal tersulit yang bisa kita lakukan
karena yang harus bicara pertama justru kita yang paling diuntungkan oleh diam.
Jadi giliran saya bertanya, kali ini di forum, dengan notulen berjalan: kalau besok semua mahasiswa kita pindah ke YouTube, apa yang hilang? Saya tunggu jawabannya. Bukan lagi di lorong.
FAQ
Benarkah gaji dosen DKV bisa di bawah UMR?
Bisa, dan ini terdokumentasi. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi (perkara 272/PUU-XXII/2025, Mei 2026), Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia menyatakan penghasilan bulanan dosen non-PNS berkisar Rp450.000–Rp1.500.000, sementara UMR pembanding yang disebut mencapai Rp4.148.000. Akarnya: Pasal 52 UU Guru dan Dosen tidak menjamin batas bawah gaji.
Kalau sistemnya bermasalah, kenapa kampus terus membuka prodi DKV?
Karena secara ekonomi DKV menarik: modal alat relatif murah dan peminat banyak. Selama pendaftar mengalir, insentif untuk bertanya soal serapan lulusan menjadi lemah.
Apakah artikel ini menyerukan penutupan DKV?
Tidak. Intinya bukan menutup, melainkan memindahkan percakapan jujur soal mutu dan keberlanjutan dari obrolan lorong ke forum resmi dimulai dari transparansi serapan lulusan dan lantai gaji dosen.
Apa hubungannya dengan keputusan China soal jurusan desain?
China sudah berani mendiagnosis dan merestrukturisasi pendidikan desainnya secara struktural. Artikel ini berargumen bahwa Indonesia belum sampai pada tahap diagnosis jujur itu, karena keheningan kolektif yang menguntungkan semua pihak.
Apa langkah pertama yang realistis?
Membawa satu pertanyaan ke forum, bukan ke lorong: ke mana lulusan kita terserap, dan apa yang sebenarnya kelas tawarkan yang tak bisa didapat gratis. Disusul advokasi lantai gaji dosen yang layak.
Catatan: tulisan ini membaca pola umum sistem pendidikan DKV, bukan vonis terhadap satu lembaga. Rujukan pada perkara di Mahkamah Konstitusi
bersifat pelaporan faktual, bukan nasihat hukum.
Sumber utama: Kompas.com, “Di Sidang MK, Terungkap Gaji Dosen Non-PNS Rp 450.000–Rp 1,5 Juta” (5 Mei 2026); Kompas.com, “Menimbang Gugatan
Gaji Dosen Minimal Setara UMR” (27 Des 2025).
