Beberapa waktu lalu saya singgah ke sebuah sentra batik di pesisir utara Jawa. Seorang ibu sebut saja Bu Tum menggelar selembar kain di lantai. Motifnya rumit. Setiap garis punya nama, setiap warna punya alasan. Saya tanya, setengah iseng, “Bu, motif secantik ini sudah didaftarkan hak desainnya?”
Beliau menatap saya seperti saya baru saja bertanya apakah udara sudah dibeli.
“Didaftarkan ke mana, Mas? Lha wong ini turun dari simbah saya.”
Saya pulang sambil memikirkan satu hal. Negara sedang menyiapkan undang-undang yang bilang karya seperti milik Bu Tum itu bisa jadi jaminan bank. Tapi Bu Tum sendiri tidak tahu karyanya “ada” di mata hukum.
|
Singkatnya: RUU Desain Industri 2026 membuka peluang hak kekayaan intelektual termasuk desain dijadikan objek jaminan fidusia, supaya pelaku UMKM kreatif bisa memakai karyanya sebagai agunan kredit. Niatnya mulia. Masalahnya, syarat untuk sampai ke sana registrasi formal lalu |
RUU Desain Industri 2026: Sekarang Desain Pun Bisa Digadaikan
Undang-Undang Desain Industri kita sudah berumur. UU No. 31 Tahun 2000 sudah 26 tahun, kelas, seumur anak orang yang sekarang sudah lulus kuliah dan punya cicilan. Pemerintah dan DPR akhirnya menggodoknya ulang. Pembahasannya dibuka di Panitia Khusus DPR pada 19 Mei 2026, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan arah barunya: seluruh hak kekayaan intelektual ke depan bisa dijadikan objek fidusia jaminan benda bergerak.
Kenapa ini penting? Karena selama ini bank cuma mau menerima agunan yang bisa diraba: tanah, bangunan, kendaraan. Pelaku ekonomi kreatif yang modalnya ide dan karya selalu mentok di situ. RUU ini juga membuka pendaftaran internasional lewat WIPO dan menjanjikan perlindungan yang lebih cepat.
Dan datanya memang tak main-main. Ekonomi kreatif menyumbang Rp1.611,2 triliun ke PDB pada 2024, sekitar 7,28% ekonomi nasional dan menyerap 27,4 juta pekerja pada 2025. Ini bukan sektor pinggiran. Ini sektor yang menghidupi jutaan keluarga.
Sampai sini, saya angkat topi. Ini pengakuan yang lama ditunggu: bahwa kreativitas itu aset, bukan hobi.
Pertanyaan Pertama: Bisakah Bu Tum Mendaftarkan Karyanya?
Di sinilah barang bagus itu mulai retak. RUU ini berasumsi semua karya bisa diformalkan jadi HKI. Padahal di lapangan, banyak karya kita hidup tanpa dokumen.
Pikirkan Bu Tum. Pikirkan perajin tenun, pengukir, pembatik. Desain mereka tidak tersimpan dalam file PDF; ia tersimpan di tangan, diwariskan lewat praktik. Seorang maestro tidak menenteng partitur musiknya ada di jari. Begitu juga mereka.
Maka ketika undang-undang berkata “daftarkan desainmu”, yang muncul di benak mereka tiga pertanyaan jujur: didaftarkan bagaimana kalau bentuknya bukan dokumen formal; biayanya berapa; dan prosesnya berapa lama, karena mereka butuh modal sekarang, bukan tahun depan.
Hasilnya ironis. Kreator yang paling butuh akses modal justru paling sulit masuk sistem ini. Sebaliknya, undang-undang “untuk UMKM kreatif” ini malah memanjakan yang sudah canggih desainer muda dengan laptop, startup dengan manajer dan pengacara.
Bank Tidak Beli Cerita. Bank Beli Bukti.
Anggaplah karyamu lolos pintu pertama dan resmi jadi HKI. Sekarang kamu bawa ke bank sebagai jaminan. Di sini menunggu pintu kedua, dan satpamnya lebih galak.
Sebab untuk fidusia, bank wajib menilai agunan secara hati-hati prinsip lama 5C: character, capacity, capital, collateral, condition. Pertanyaannya sederhana tapi mematikan: bagaimana bank menilai sebuah desain yang belum punya rekam jejak pasar?
Bayangkan dialognya, kelas:
|
Desainer muda: “Desain saya bagus, Pak. Worth Rp50 juta.” Bank: “Sudah pernah laku? Ada bukti pasarnya?” Desainer: “Belum,tapi saya yakin bagus.” Bank: “Ditolak.” |
Ini bukan teori. Pemerintah sebenarnya sudah membuka pintu HKI sebagai
jaminan fidusia sejak PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Tapi sampai
hari ini bank umumnya belum berani memakainya persis karena soal valuasi
tadi. Jadi RUU ini berisiko menciptakan ilusi bahwa desain = aset bankable.
Kenyataannya: hanya desain dengan nilai pasar terbukti yang benar-benar bisa
diagunkan dan itu biasanya milik merek yang sudah jadi, bukan pemula.
Melindungi Budaya dengan Cara Menjualnya?
RUU ini juga ingin memperkuat database Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) agar kriya berbasis budaya lokal terlindungi sekaligus punya kepastian pembiayaan. Di atas kertas, indah. Di lapangan, rumit.
Sebab EBT itu milik bersama. Motif batik Cirebon punya silsilah ratusan tahun; ia bukan “milik” satu orang, melainkan milik komunitas. Lalu RUU bilang: lindungi EBT sebagai HKI, dan jadikan ia agunan kredit. Pertanyaan yang menggantung: siapa yang mendaftarkan, dan siapa yang “memiliki”?
Kalau komunitas bagus secara prinsip, tapi siapa yang mewakili, dan bagaimana mengambil keputusan? Kalau perorangan kita menciptakan kepemilikan artifisial atas sesuatu yang sejarahnya kolektif. Ujungnya bisa jadi sengketa: banyak pihak mengklaim motif yang sama, atau satu orang memonopoli warisan bersama. Ini namanya melindungi budaya dengan cara mengomodifikasinya.
Lalu, Desain Buatan AI Itu Punya Siapa?
Ini bagian yang, menurut saya, paling kurang dipikirkan. Kita di 2026, kelas banyak desain sekarang dibuat dengan bantuan AI. Tapi undang-undang masih membayangkan desain sebagai karya manusia dengan kepemilikan yang gamblang.
Padahal UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai “seorang atau beberapa orang” artinya manusia, bukan mesin. DJKI sendiri mengakui ada kekosongan norma (vacuum norm): aturan kita belum mengantisipasi AI generatif. Karya yang murni dihasilkan AI, tanpa campur tangan kreatif manusia yang berarti, cenderung tidak memenuhi syarat sebagai ciptaan yang dilindungi.
Tarik benangnya: kalau seorang pemula menghasilkan desain lewat alat AI dan kepemilikannya kabur, bagaimana mungkin desain itu dijadikan agunan? Kamu tidak bisa menggadaikan rumah yang sertifikatnya tidak atas namamu. RUU ini melangkahi pertanyaan itu.
(Catatan:
uraian hukum di sini bersifat tafsir untuk diskusi, bukan nasihat hukum.)
Ujungnya: Karpet Merah buat yang Sudah Punya Karpet
Mari kita satukan semuanya. RUU ini ingin “meratakan lapangan”. Tapi yang paling bisa memaksimalkannya bukan UMKM tradisional melainkan startup mapan: punya puluhan desain terdaftar, portofolio dengan rekam jejak pasar, dan pengacara HKI di tim. Mereka melenggang ke bank, dapat plafon besar dengan bunga manis.
Sementara pembatik 30 tahun pengalaman, dengan ratusan motif di kepalanya, datang tanpa dokumen, tanpa portofolio formal, tanpa pengacara dan pulang dengan tangan kosong, atau dinilai jauh di bawah harga. Lapangannya bukan diratakan. Lapangannya justru dimiringkan ke arah yang sudah di atas.
Tabel
1. Siapa lolos, siapa tersaring
|
Syarat di jalur RUU |
Pengrajin tradisional / pemula |
Startup mapan |
|
Dokumentasi desain formal |
Tidak ada — desain hidup di praktik |
Lengkap, siap daftar |
|
Biaya & waktu registrasi |
Berat; butuh modal sekarang |
Terjangkau & rutin diurus |
|
Bukti pasar / rekam jejak |
Ada tapi tak terdokumentasi |
Terdokumentasi & terukur |
|
Tim hukum / pendamping |
Tidak punya |
Punya pengacara HKI |
|
Hasil di bank |
Ditolak / dinilai rendah |
Plafon besar, bunga baik |
Disusun dari pembacaan ketentuan RUU Desain Industri, PP No. 24/2022, dan praktik penilaian
agunan perbankan (prinsip 5C).
Lalu Harus Bagaimana? (Karena Mengkritik Itu Gampang)
Saya tidak ingin cuma melempar batu, kelas. Niat RUU ini benar; yang kurang adalah keberpihakan pada yang di bawah. Empat hal yang menurut saya bisa membuatnya benar-benar berpihak:
1. Klinik kekayaan intelektual yang jemput bola dan gratis. Gagasan klinik KI satu pintu sudah ada di RUU bagus. Tinggal pastikan ia mendatangi sentra kriya, bukan menunggu di kantor kota.
2. Valuasi berbasis penjualan riil, bukan sekadar sertifikat. Akui omzet dan pesanan berulang sebagai bukti nilai, sehingga pengrajin tanpa portofolio digital tetap terbaca bank.
3. EBT didaftarkan kolektif lewat koperasi/komunitas, bukan perorangan agar warisan bersama tidak berubah jadi monopoli pribadi.
4. Perjelas status karya AI-assisted. Tetapkan ambang keterlibatan manusia yang membuat sebuah karya layak dilindungi sebelum kita repot menjadikannya agunan.
Undang-undang yang baik bukan yang terdengar adil di ruang rapat, melainkan yang terasa adil di lantai tempat Bu Tum menggelar kainnya. Selama pintunya cuma ramah pada yang sudah berdasi, kita bukan sedang memberi modal pada ekonomi kreatif kita sedang memberi diskon pada yang sudah mampu.
Tugas kita, kelas desainer, akademisi, asosiasi bukan menolak RUU ini, tapi mengawalnya sampai pintunya benar-benar terbuka untuk Bu Tum. Kalau bukan kita yang menuntut itu, siapa?
Catatan redaksi: tulisan ini membaca pola umum kebijakan, bukan vonis atas satu lembaga. Klaim faktual dirujuk ke sumber resmi; uraian hukum bersifat tafsir, bukan nasihat hukum.
Pertanyaan yang Sering Muncul (FAQ)
Apa itu RUU Desain Industri 2026?
Rancangan revisi UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mulai dibahas di Pansus DPR pada 19 Mei 2026. Intinya mempercepat perlindungan desain, membuka pendaftaran internasional lewat WIPO, dan mengakui hak desain sebagai objek jaminan fidusia.
Apa maksud HKI sebagai objek jaminan fidusia?
Artinya kekayaan intelektual (termasuk desain) diakui sebagai benda bergerak tak berwujud yang bisa dipakai sebagai agunan untuk memperoleh kredit, tanpa harus menyerahkan fisik bendanya.
Bukankah desain sudah bisa jadi agunan sebelum RUU ini?
Secara aturan, ya. PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif sudah membuka HKI sebagai jaminan fidusia. Tetapi bank umumnya belum memakainya karena kesulitan menilai HKI yang belum punya rekam jejak pasar.
Kenapa pengrajin tradisional sulit memanfaatkannya?
Karena karyanya kerap tidak terdokumentasi secara formal, biaya dan waktu registrasi terasa berat, dan tanpa bukti pasar yang terukur, bank sulit menilai agunannya.
Apakah karya buatan AI bisa didaftarkan dan jadi agunan?
Belum jelas. UU No. 28 Tahun 2014 mendefinisikan pencipta sebagai manusia, dan DJKI mengakui adanya kekosongan norma soal AI. Karya yang murni dihasilkan AI cenderung tidak terlindungi, sehingga kepemilikan untuk agunan menjadi kabur.
Apa yang perlu diperbaiki?
Klinik KI yang jemput bola dan gratis; valuasi berbasis penjualan riil; pendaftaran EBT secara kolektif; serta kejelasan status karya AI-assisted.
Referensi
1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif pengaturan HKI sebagai objek jaminan fidusia (Pasal 7).
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Pasal 1 ayat 2 — definisi pencipta).
4. RUU Desain Industri — pembahasan Panitia Khusus DPR RI, rapat 19 Mei 2026; pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Liputan: Bisnis.com, Antara,Kompas (2026).
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) — keterangan soal kekosongan norma (vacuum norm) atas karya AI (Achmad Iqbal Taufiq).
6. Badan Pusat Statistik & Kementerian Ekonomi Kreatif — PDB ekonomi kreatif 2024 sebesar Rp1.611,2 triliun (7,28% PDB nasional); 27,4 juta pekerja, 2025.
